Yorrys Bantah Kenal dengan Penyerang Ngabalin

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tommy.
-Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol, Yorrys Raweyai, menegaskan tak mengenal Roger Trianto Meles, penyerang Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ali Mocthar Ngabalin. Ia pun menepis dugaan kedekatan dengan pria asal Papua itu.

"Tidak benar, tidak mungkin lah. Tidak ada urusan sama dia," kata dia Kamis, 12 Maret 2015.

Sebelumnya, Roger menyerang Ngabalin dalam rapat konsolidasi Partai Golkar yang juga dihadiri oleh Ketua Umum Golkar versi Musyawarah Nasional di Bali, Aburizal Bakrie alias Ical. Roger mengaku penyerangannya itu tidak bermaksud untuk melukai korbannya. Namun, hanya sebagai bentuk peringatan agar lebih menghormati Yorrys, bukan melecehkannya.

Insiden penyerangan terhadap Ngabalin terjadi ketika Ical tengah memberi pengarahan kepada 486 pengurus partai Golkar daerah dan pusat terkait keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Penyerangan terhadap Ngabalin sempat membikin kacau suasana.

Roger menegaskan serangannya itu ditujukan untuk meraih popularitas, terutama mendongkrak citranya di mata Yorrys. Ia pun mengaku dekat dengan Yorrys.

Atas pengakuan Roger ini, Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar itu pun membantah kabar kedekatannya tersebut. "Saya tidak kenal dia, tidak pernah ngobrol juga. Siapa dia, tidak ada urusan dengan saya," ujarnya.

Meski Roger menyerang kubu lawan untuk menarik simpatinya, Yorrys menegaskan tak akan membelanya. "Saya tidak menyuruh dia, ngapain saya bela."

DPR Desak Jokowi Putuskan Nasib Budi Gunawan

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Alex.

-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memutuskan nasib calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kalau bisa, dalam waktu sepekan ke depan.

"Jangan sampai keputusannya mundur lagi di luar satu minggu itu," kata Taufik dalam diskusi bertema 'Banyak Pilihan untuk Jokowi' di Cikini, Jakarta, Sabtu, 7 Februari 215.

Menurut Taufik, keputusan perlu segera dibuat lantaran banyak persoalan lain yang harus diselesaikan presiden. Beberapa di antaranya perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 dan harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik.

Ia mengatakan, keputusan Jokowi sebenarnya hanya dua, yakni melantik atau tidak melantik Budi Gunawan. Kalau jadi melantik, harus diputuskan apakah akan menunggu putusan pra peradilan dulu atau sebelum putusan pra peradilan.

Jika batal melantik, kata Taufik, Jokowi harus mengirim surat pemberitahuan kepada DPR yang nantinya akan diumumkan dalam sidang paripurna di Senayan. "Bahwa presiden karena satu dan lain hal, terkait status hukum atau yang lain, dan bukan bermaksud tidak menghormati DPR, membuat keputusan untuk tidak jadi melantik,"ujar Taufik.

Taufik berkata, surat pemberitahuan itu penting dari sisi etika kenegaraan. Sebabnya, Dewan telah menyetujui pencalonan Budi Gunawan.

"Kan tidak elok kalau DPR tahu dari koran. Ini juga bukan soal menyetujui, tetapi pemberitahuan saja," ucapnya. "Setelah itu, ya, sudah proses normal pengajuan calon Kepala Polri seperti biasa," ujar dia.

Budi Gunawan dipilih Jokowi sebagai calon tunggal Kepala Polri. Beberapa hari setelah diajukan ke Dewan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Meski begitu, dalam fit and proper test, Komisi Hukum tetap menyetujui calon yang diusung Jokowi ini.

Gerindra Kumpulkan 5.000 Kadernya Akhir Pekan Ini

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Bayu.

-Partai Gerakan Indonesia Raya akan mengumpulkan kadernya dari seluruh Indonesia pada akhir pekan ini. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Abdul Harris Bobihoe mengatakan sekitar 5 ribu kader akan diundang.

"Ada konsolidasi internal. Pokoknya kami akan kumpul untuk pembekalan," kata Harris ketika dihubungi, Rabu, 17 September 2014. Salah satu hal yang akan disampaikan, ujar dia, terkait dengan persiapan menyambut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Pak Prabowo tentu akan memberi sambutan." 

Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut digelar untuk mempererat ikatan Koalisi Merah Putih yang digawangi Gerindra dan partai pendukung Prabowo Subianto lain dalam pencalonan presiden hingga tingkat daerah, dia hanya tertawa. Ihwal lokasi pertemuan, Harris juga belum mau mengungkapkan. "Nanti satu atau dua hari ini akan disampaikan," ujar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu.

Pertemuan tersebut, kata dia, akan digelar dalam dua hari dengan agenda yang berbeda. Pada Jumat, 19 September mendatang, pertemuan digelar khusus untuk pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Gerindra yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Sedangkan pada keesokan harinya dihelat konsolidasi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, serta pengurus cabang dan ranting.

Caleg Lulung Akan Diperiksa Soal Surat Lamborghini

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Alex.

- Kepala Subdirektorat Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Hindarsono meminta politikus Partai Persatuan Pembangunan, Abraham "Lulung" Lunggana, menjelaskan kepada polisi soal kepemilikan surat-surat mobil mewah miliknya. "Karena surat-surat tersebut diduga palsu," ujar Hindarsono, Sabtu, 30 Agustus 2014.

Surat mobil mewah yang dianggap palsu oleh Hindarsono antara lain dokumen mobil mewah Lamborghini berkelir hijau yang digunakan Lulung saat pelantikan anggota DPRD Jakarta pada Senin, 25 Agustus lalu. "Jika tidak datang, kami bisa lakukan upaya untuk menghadirkan dia," tuturnya. Sejak panggilan dilayangkan dua hari lalu, Lulung tak juga hadir hingga hari ini. 

Lulung mengatakan mobil Lamborghini itu memang tak berpelat asli karena masih baru. Lulung menunjukkan surat jalan mobil tersebut yang dikeluarkan oleh dealer. "Saya enggak akan berani bawa mobil tanpa surat jalan," ujarnya. 

Dari surat jalan yang fotonya mulai beredar di sejumlah media sosial disebutkan mobil itu diizinkan jalan sesuai dengan tanda tangan Kasubdit Registrasi dan Identifikasi AKBP Maulana Hamdan. Namun, ketika dicek, Maulana menyatakan tak pernah menandatangani surat tersebut.

"Itu yang akan kami cek, suratnya tidak dikeluarkan bagian registrasi dan identifikasi," ujarnya. Tak hanya itu, nomor pelat yang dipakai oleh Lulung, B-1285-SHP, juga tak terdaftar di kepolisian. "Artinya, mobil tidak sedang dalam pengurusan surat."

Menurut Hindarsono, pihaknya menjamin akan bersifat tegas, karena semua orang kini sama di mata hukum, tak peduli latar belakang Lulung yang seorang politikus dan punya bisnis di Tanah Abang. "Kami akan telusuri dari mana surat-surat itu bisa didapatkan."

Hatta Jadi Titik Lemah Visi Ekonomi Prabowo

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Bayu.

-Juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan Hatta Rajasa akan menjadi titik lemah visi dan misi ekonomi calon presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo tertekan untuk menjelaskan berbagai kebijakan Hatta saat menjabat menteri koordinator bidang perekonomian.

"Hatta menjadi beban," katanya di Hotel Gran Melia, Jakarta, Ahad, 15 Juni 2014.

Ferry menjelaskan, program Hatta yang harus dijelaskan Prabowo antara lain impor produk pangan seperti cabai dan garam. Menurut dia, mendatangkan berbagai komoditas dari luar negeri justru bertolak belakang dengan visi ekonomi kerakyatan yang diusung Prabowo.

Jokowi, kata Ferry, dipastikan akan mempertanyakan kebijakan-kebijakan Jokowi tersebut. Adapun Jokowi, dia menambahkan, tak akan memiliki beban seperti Prabowo. 

Malam ini, Jokowi akan menerapkan strategi tim nasional Belanda saat mengalahkan Spanyol di babak penyisihan Piala Dunia Brasil. Menurut Ferry, gaya Belanda yang dimaksud adalah tidak tampil ofensif. Tapi, katanya, Jokowi akan melancarkan serangan di saat yang tepat. 

Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat kandidat kedua dalam rangka pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. Debat kali ini bakal berlangsung di Hotel Grand Melia, mulai pukul 20.00. Tema debat adalah "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial". Ekonom Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Mustika, bakal bertindak sebagai pemandu lalu lintas debat.

Saat Tak Punya Kerjaan, Anas Diajak Masuk Demokrat

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Bayu.

-Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan tak paham mengapa Anas Urbaningrum bisa berubah. Menurut dia, Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyiapkan tahapan untuk karier Anas di Partai Demokrat.

"Kami memikirkan Anas setelah keluar dari Komisi Pemilihan Umum dan tak punya pekerjaan," kata Marzuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 13 Januari 2014. Seusai Kongres Demokrat 2005, Anas memutuskan masuk partai yang ketika itu dipimpin Hadi Utomo. Marzuki sendiri ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Demokrat.

Marzuki menuturkan, Hadi Utomo sangat memperhatikan Anas. Ketika baru pertama kali masuk Demokrat, Hadi bahkan memberi uang saku kepada Anas. Bahkan, kata Marzuki, sebagai Sekjen, dia tidak pernah diberi perlakuan seperti itu. "Anas sudah dibantu, kurang apa," kata dia.

Selain itu, setiap kunjungan ke daerah, Hadi juga kerap membawa Anas. Setiap kegiatan nasional, Anas juga selalu ditampilkan untuk membaca sikap atau pernyataan politik. Dia menegaskan, Anas sangat dibesarkan oleh Partai Demokrat. "Saya tidak tahu di mana salahnya, sehingga akhirnya seperti ini," kata dia.

Marzuki menuturkan, SBY sudah punya rencana mengenai karier Anas di Demokrat. Misalnya, karena lebih muda dibandingkan dengan Andi Malarangeng, Anas diproyeksikan duduk di posisi tertentu. Dia bahkan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat juga karena dukungan Anas. "Tapi tak tahu, kok, berubah, saya tidak paham saja," kata dia.

Dia sendiri tak yakin Anas terlibat dalam kasus korupsi. Tapi, jika terseret-seret oleh koleganya, Muhammad Nazarudin, dia masih bisa percaya. "Dia orang baik," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.




Anas yang di tahan Komisi Pemberantasan Korupsi Jum'at pekan lalu mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Bekas Ketua Umum Demokrat itu, melalui pengacaranya, menilai kasus Hambalang, dipolitisi.

Emir Moeis Bantah Terima Gratifikasi Seks di Paris

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Bayu.

-Sugeng Teguh Santoso, pengacara Izedrik Emir Moeis, membantah kliennya menerima gratifikasi seks dari Alstom Power Inc. Saat ini politikus PDIP tersebut menjadi tersangka kasus suap proyek PLTU Tarahan, Lampung.

"Itu pasti salah, karena Pak Emir tidak pernah menyatakan itu kepada saya," kata Sugeng, Kamis, 5 Desember 2013.

Dalam dokumen, Presiden Pacific Resources Inc, Pirooz Muhammad Sarafi, mengatakan sekitar 2002 atau 2003, Emir, Pirooz dan Direktur Penjualan Regional Alstom Power Inc Fred Pierucci pernah bertemu di Paris. Dalam pelesir ke Paris, ketiganya mengunjungi sebuah klub dan kemudian meninggalkan klub dengan tiga pekerja seks.

Pirooz mengatakan masing-masing mendapatkan "jatah" seorang pekerja seks. Sementara honor ketiga pekerja seks dibayarkan Fred Pierucci kepada klub.

Sugeng mengatakan pernyataan Pirooz dalam dokumen itu tak bermakna apa-apa. Hal itu juga tidak bisa langsung membuktikan Emir menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun, termasuk gratifikasi seks. "Kecuali ada konfirmasi dari pihak lain, menurut saya pernyataan itu belum bisa dikembangkan sebagai suatu fakta. Bisa mengarah ke character assasination Pak Emir," kata Sugeng.

KPK menetapkan Emir sebagai tersangka pada 26 Juli 2012 karena menerima hadiah atau janji terkait proyek ini. Ia diduga menerima uang US$ 300.000 atau sekitar Rp 3 miliar dari konsorsium Alstom Power Inc untuk pemenangan tender proyek pembangunan PLTU Tarahan, Lampung pada 2004. Konsorsium ini terdiri dari Alstom Power Inc., Marubeni Corp dan PT Alstom Power Energy System Indonesia.

Politikus PDI Perjuangan itu disangka melanggar Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 atau Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.